Kasus Ahok Melibatkan DPR

Kasus Ahok Melibatkan DPR

Agen Domino - Direktur Riset , Ismail Hasani, Sangat menyayangkan Kepolisian sebaiknya tidak melibatkan anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat dalam gelar perkara ini. Wacana pelibatan anggota DPR lewat Tim Pengawas Kasus itu muncul dalam rencana polisi melakukan gelar perkara dugaan penodaan agama yang dilakukan Oleh calon Gubernur DKI Jakarta  Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Domino Online - Menurut Ismail, Terlibatnya anggota Komisi Hukum tidak diperbolehkan karena anggota Parlemen Senayan bukan penyidik dan bukan penegak hukum. "Keterlibatan DPR hanya akan mengundang potensi politisasi lebih jauh dan mengikis independensi penyidik," ujar dia, Rabu, 9 November 2016.

QQ Online - Kasus yang membawa Ahok saat ini berada dalam fase penyelidikan. Menurut Pasal 1 ayat 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu peristiwa dilakukan penyidikan.

Judi Domino - Penyelidikan kasus Ahok belakangan menyita perhatian publik, misalnya demonstrasi di depan Istana Kepresidenan pada 4 November 2016, yang menuntut Ahok dihukum. Ismail mengakui, protes publik itu membuka peluang polisi melakukan gelar perkara terbuka agar independensi penyidik bisa dikontrol.

Judi Online - Selain itu, Ismail juga menilai rencana DPR membentuk Tim Pengawas Kasus tidak tepat, karena DPR tidak boleh mengawasi perkara secara spesifik.

Domino QQ - Dalam hal ini jika emang Pak ahok terbukti bersalah silahkan proses susai dengan hukum .tapi jika ternyata pak ahok tidak bersalah maka kalian juga semua yang mendemo pak ahok juga harus di proses karna pencemaran nama baik .sesuai dengan hukum saja lah ..

Tidak perlu berkoar koar ini itu seakan akan kalian semua sudah merasa benar .jika kalian tau banyak tentang agama seharus nya kalian tidak boleh menghakimi orang lain apalagi yang berhubungan dengan agama orang lain .